Gugat Jokowi: Class Action atau Citizen Lawsuit?

Oleh : Wilopo Husodo

Tulisan ini bukan ditujukan untuk pembicaraan politik, apalagi melancarkan serangan politik terhadap presiden tertentu. Melainkan, tulisan ini ditujukan semata-mata sebagai bahan diskusi seputar dunia hukum dan perkembangan sistem hukum maupun peradilan di Indonesia, khususnya dalam ranah litigasi perdata.

Mengamati perkembangan yang terjadi setelah pengumuman kenaikan harga BBM pada tanggal 17 November 2014 oleh Presiden Jokowi, reaksi masyarakat bermunculan mulai dari demonstrasi hingga adanya isu impeachment. Namun bagi kalangan praktisi hukum (khususnya pengacara), isu yang sangat mencuri perhatian adalah adanya rencana untuk mengajukan suatu gugatan terhadap pemerintah in casu Presiden terkait dengan kenaikan harga BBM.

Gerakan Wilayah Bebas Korupsi bagi SKPD

Oleh : Muhammad Syarif

Berbagai upaya dilakukan oleh negera, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembentukan Institusi, regulasi serta pendidikan anti korupsi terus didengungkan. Meskipun tak dapat dipungkiri pembuat regulasi dan pengendali negeri terkadang masuk “jebakan batman” akibat prilakunya yang korup.

Untuk itulah sejatinya sekluruh stakholder perlu melakukan “gerakan anti korupsi”. Gerakan ini harus massif dan terus digulirkan, sehingga setiap penggunaan uang negara dapat dipertangungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Gerakan One Agency-One Innovation

Oleh : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H*

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN dan RB) mencanangkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan pusat, agar setiap institusi melahirkan inovasi baru, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itulah Kementrian PAN dan RB sesuai mandat UU No. 25 Tahun 2009, melakukan gerakan one agency-one innovation. Dima setiap institusi baik kementrian/lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menciptakan minimal 1(satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.

Konsep inovasi inilah yang kemudian menjadi daya dorong dan daya ungkit masing-masing kementrian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai  bahan pembelajaran atas gagasan inovasi pelayanan publik yang berjalan dimasing-masing kementrian/lembaga/pemerintahan daerah.

RSIA Laksanakan Lokakarya Standar Pelayanan.

Kamis 20 Nopember 2014 RSIA melaksanakan lokakarya Pembahasan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, dihadiri oleh unsur masyarakat, pasein RSIA, LSM, Aceh Research Institute, Puskesmas, Komisi Informasi Aceh, Dinkes, Biro Organisasi, PKP2A IV LAN Aceh. 

Lokakarya dibuka oleh Sekda Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Bapak Drs. Zulkifli Ahmad, MM. Dalam sambutannya menyatakan bahwa langkah RSIA untuk melibatkan masyarakat adalah satu hal yang harus diapresiasi dan harus dapat diikuti oleh instansi layanan publik lainnya di Aceh.